NARASIBARU.COM-Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi memberikan pembekalan sekaligus menutup kegiatan Konsolidasi Nasional Tim Tabulasi Suara PKS, Kamis, 11 Januari 2024.
Dalam pembekalan tim tabulasi tersebut Habib Aboe mengatakan bahwa tabulasi ini sangat penting untuk kemenangan PKS pada pemilu 2024. "Tabulasi ini sangat penting untuk kemenangan PKS", Kata Habib Aboe.
Habib Aboe juga menjelaskan bahwa tabulasi ini meliputi Quick Count, Real Count, dan juga Manual Count. "Untuk Quick Count dan Real Count merupakan informasi awal data hasil pemilu," kata Habib Aboe dalam keterangan persnya, Jumat, 12 Januari 2024.

Baca Juga: Tarian Adat, Teriakan PKS Menang Anies Baswedan Presiden Warnai Blusukan Habib Aboe di Wilayah Malut
Lanjut Habib Aboe, tabulasi ini juga bisa membantu untuk membuat opini ke publik tentunya dengan data yang valid. "Bahwa validitas kita bisa membantu untuk membuat opini diluar," ujar Habib Aboe.
Selanjutnya Habib Aboe berharap setelah dilaksanakan kegiatan Konsolidasi Nasional Tim Tabulasi Suara PKS para tim tabulasi bisa melaksanakan tugas dengan baik. "Ada beberapa harapan kami setelah tim tabulasi ini mendapatkan pembekalan," terangnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, harapan yang pertama adalah mempersiapkan perencanaan kegiatan tabulasi secara rapi, selanjutnya mempersiapkan tim entry data untuk validasi data serta input data.
Baca Juga: Pemilu 2024: Habib Aboe Keliling Daerah Menyapa Rakyat Maluku Utara
Kemudian lanjut ketiga memastikan seluruh tim entry data mengikuti pelatihan yang sudah di tetapkan. Keempat mengidentifikasi hal apapun yang menghambat kinerja tim tabulasi. "Yang tidak kalah penting yaitu selalu berkomunikasi dengan baik dengan tim tabulasi DPP," demikian Habib Aboe.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: wowindonesia.id
Artikel Terkait
Farah Puteri: Harus Ada Keadilan pada Kematian Tiga Polisi di Lampung
Pimpinan KPK Doakan Pembangunan Perumahan Rakyat Tidak Ada Korupsi
Pernyataan AHY Soal Bentur-benturkan SBY-Prabowo Makin Membuat Rumit Situasi Politik
RUU TNI Izinkan Militer Jadi Jaksa Agung, Sejarah Kelam Terulang?