NARASIBARU.COM - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memobilisasi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), untuk terus mempertahankan kebebasan yang telah diperoleh pasca reformasi.
"Saya mengingatkan bahwa kebebasan berorganisasi tidak boleh dicampuri atau dihalangi. Ini sangat berbahaya jika demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama dihancurkan oleh tangan kita sendiri," ujar Surya Paloh pada Rabu, 31 Januari 2024.
Surya Paloh juga mengeluarkan peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam upaya merusak demokrasi agar segera menghentikan langkah mereka.
Baca Juga: Besok! Ketum Partai NasDem, Surya Paloh Akan Orasi di Benteng Kuto Besak Palembang, Ada Hadiah Umroh
Menurutnya, perusakan demokrasi bukanlah tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja, melainkan tindakan yang disengaja.
"Kami menegaskan kepada siapa pun itu. Jangan mencoba merusak demokrasi kita. Jangan mencoba merusak sistem demokrasi yang telah kita pilih bersama," tegasnya.
Surya Paloh juga menilai bahwa dalam kontestasi politik, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan demokrasi yang telah diambil oleh Indonesia.
Baca Juga: Syahrul Yasin Limpo Mundur dari Jabatan Mentan, Surya Paloh: Jalani, Hadapi, Laksanakan!
"Bagi NasDem, kemenangan dan kekalahan bukanlah hal utama. Yang terpenting adalah kemampuan kita untuk menjaga agar sistem demokrasi tetap berjalan," ungkapnya.
Surya Paloh mendeklarasikan bahwa NasDem berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa dalam mewujudkan kemajuan.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis atau bodoh dalam menyambut pemilihan umum pada 14 Februari 2024 mendatang.
Baca Juga: Capres Partai NasDem Akan Diumumkan Surya Paloh Saat Rakernas Juni Mendatang
"Saya yakin kita memiliki niat baik. Kita menginginkan kemajuan untuk kebaikan bersama, bukan kemunduran. Karena itulah tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa," pungkasnya.**
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: infosumsel.id
Artikel Terkait
Waduh! Pakar LIPI Sebut Pergantian Jokowi ke Prabowo Terburuk Dalam Sejarah Reformasi, Kenapa?
Ditanya Soal CASN Diundur, Jawaban Nyeleneh Gibran Bikin Geleng-Geleng, Publik: Rp 73 Triliun Dapatnya Cuma Wapres Ampas!
Sebut Langgar UU TNI, Saiful Mujani: Seharusnya Prabowo Sudah Diproses Pemakzulan
Dirut MIND ID: Holding Ini Seolah-olah Seperti Bapak Angkat