NARASIBARU.COM - Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menyoroti kesulitan ekonomi yang terjadi di era Prabowo.
Menurutnya, defisit anggaran, beban utang luar negeri, pelemahan rupiah, hingga PHK massal merupakan dampak langsung dari kebijakan ekonomi yang dinilai ugal-ugalan oleh pemerintahan Jokowi.
"Kesulitan ekonomi di era Prabowo mulai dari defisit anggaran, beban utang luar negeri, rupiah yang terus melemah, gabungan harga saham anjlok, PHK di mana-mana, pengetatan anggaran melalui efisiensi, beberapa BUMN Karya rugi besar dan lain-lainnya adalah dampak dari kebijakan Jokowi," tegasnya dalam konfirmasinya, Kamis 20 Maret 2025.
Guntur menjelaskan bahwa keberhasilan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak lepas dari peran Jokowi, yang juga turut mendukung anaknya menjadi cawapres.
"Jokowi tidak mungkin memenangkan Prabowo dengan totalitas dukungan birokrasi, aparat dan anggaran negara kalau tidak ada unsur Gibran sebagai cawapres, karena Prabowo adalah 'lawan' Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019," jelasnya.
Lebih lanjut, Guntur menyoroti dugaan ketidakberesan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos), yang menurut Luhut Binsar Pandjaitan, hanya setengahnya yang sampai ke tangan yang berhak.
"Luhut Binsar Pandjaitan menyebut hanya Rp 250 Triliun dari total Rp 500 Triliun yang dipakai Bansos yang sampai ke tangan yang berhak. Lantas separohnya: Rp 250 Triliun kemana? Dugaan ini yang menjadi 'bancakan politik' untuk pemenangan Gibran 2024," tambahnya.
Romli juga mengingatkan agar pemerintahan Prabowo melakukan audit dan penegakan hukum untuk menanggulangi kebocoran anggaran yang terjadi di era Jokowi, yang dinilai telah menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan politik.
"Pemerintahan Prabowo harus melakukan audit dan penegakan hukum untuk menambal kebocoran sekaligus merampas uang negara yang diduga dikorupsi di era Jokowi," tegasnya.
Selain itu, ia mengkritisi proyek-proyek infrastruktur yang dianggap merugikan negara, seperti Sirkuit Mandalika dan pembangunan kereta cepat yang melebihi anggaran.
"Kita melihat pembangunan infrastruktur 'mercusuar' yang rugi, 'over budget' dan dikorupsi. Misalnya Sirkuit Mandalika yang rugi, pembangunan kereta cepat yang over budget yang awalnya Jokowi mengatakan tidak jadi beban negara di APBN sekarang jadi beban negara," ujarnya.
Romli juga menyinggung dugaan penyelundupan bijih nikel ke China yang disebut melibatkan Bobby Nasution, yang menjadi perhatian publik.
"Juga IKN. Dan dugaan penyelundupan bijih nikel ke China yang disebut alm Faisal Basri melibatkan Bobby Nasution."
Guntur mengingatkan pemerintahan Prabowo untuk tidak hanya menjadi pihak yang membersihkan pemerintahan Jokowi, yang menurutnya kebijakanya telah merugikan negara.
"Pemerintahan Prabowo jangan hanya jadi tukang cuci piring-piring kotor setelah Pemerintahan Jokowi berpesta-pora," tandasnya.
Sumber: disway
Artikel Terkait
RUU TNI Maunya Jokowi, Bukan Prabowo
Puan Minta Sudahi Panas vs PDIP, Jokowi: Yang Mulai Dulu Siapa?
Banyak Pihak Kritik Kepemimpinannya, Prabowo Cuek: Biar Anjing Menggonggong, Kita Maju Terus!
Faizal Assegaf: Megawati Terlibat Pemufakatan Jahat dalam Skandal Ijazah Palsu Jokowi