PERNYATAAN SIKAP FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI
(1) Kembali kepada UUD 1945 yang asli.
(2) Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
(3) Menghentikan PSN PIK-2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat, serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
(4) Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah RI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asal.
(5) Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945 pasal 33.
(6) Melakukan reshuffle kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo.
(7) Mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas di bawah Kementerian Dalam Negri.
(8) Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK telah melanggar hukum.
Ditandatangani oleh :
(1) mantan Wapres Jendral TNI (Purn) Tri Soetrisno
(2) mantan Wakil Panglima ABRI Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi
(3) mantan KSAD Jendral TNI (Purn) Tyasno Soedarto
(4) mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan
(5) mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.
👇👇
***
Di Forum Purn TNI, Jend Purn Tyasno Sudarto: Pemimpin Sekarang Kimunajat, Revolusi Adalah Jawaban!
Dalam forum akbar bertajuk “Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan Tokoh Masyarakat Peduli TNI” yang digelar pada Kamis, 17 April 2025 di Ballroom Gedung Persada Halim, sejumlah jenderal purnawirawan dari tiga matra menyampaikan pernyataan sikap yang disebut sebagai pernyataan sakral.
Forum ini menjadi ajang keprihatinan terhadap arah pemerintahan dan masa depan kedaulatan bangsa.
Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, menilai situasi bangsa sudah sangat genting dan menuntut langkah tegas.
“Kita sudah terlalu lama diam. Tata kelola pemerintahan sudah melenceng dari Pancasila dan UUD 1945. Negara ini sedang berjalan menuju kehancuran. Maka pernyataan ini bukan sekadar kritik, tapi panggilan sakral untuk menyelamatkan Indonesia,” ujar Sutoyo, Sabtu (19/4/2025)
Delapan poin pernyataan yang dibacakan dalam forum tersebut antara lain menuntut kembalinya UUD 1945, penghentian proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang merusak kedaulatan, hingga usulan penggantian Wakil Presiden karena diduga melanggar konstitusi saat pemilihannya.
Sutoyo juga menyentil kuatnya pengaruh Tiongkok dalam pemerintahan Indonesia pasca-Jokowi.
Ia menyebut Prabowo hingga kini masih belum menunjukkan keberanian untuk mengambil sikap nasionalis sejati.
“Prabowo masih dalam radar pengaruh Xi Jinping. Kalau Prabowo hanya melanjutkan jejak Jokowi yang menjadi boneka China, maka dia sedang membiarkan Indonesia jatuh ke dalam cengkeraman bangsa asing,” lanjutnya.
Dalam forum yang sama, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengeluarkan kritik tajam kepada pemimpin negeri ini.
“Pemimpin sekarang itu ‘Kimunajat’ — Khianat, Munafik, dan Bejat. Ini bukan sekadar cacat moral, tapi ancaman terhadap masa depan bangsa. Tidak ada jalan lain kecuali revolusi sistem dan rezim,” tegas Tyasno, mengulang pernyataannya yang pernah disampaikan dalam forum 17 Januari 2011 silam.
Ia juga menegaskan peran sejati TNI sebagai pelindung negara, bukan penguasa.
“TNI itu bukan alat kekuasaan. Jika pemerintah mengkhianati rakyat dan negara, maka TNI wajib memperingatkan. Kalau tidak bisa, ya diturunkan. Itu hakikat TNI!” ujarnya lantang disambut tepuk tangan peserta forum.
Sutoyo menambahkan bahwa pernyataan para purnawirawan ini semestinya menjadi perhatian serius Presiden Prabowo yang secara militer berada di bawah mereka secara moral dan etika.
“Kalau Prabowo masih menganggap para seniornya ini sebagai sekadar pengganggu, maka dia sedang mengabaikan inti nilai TNI dan negara. Kalau diabaikan, jangan salahkan rakyat jika akhirnya memilih jalan revolusi,” pungkasnya.
Forum ini menjadi catatan penting dalam dinamika politik nasional pasca Jokowi.
Di tengah dominasi oligarki dan kekuatan asing, suara para purnawirawan TNI bisa menjadi pemicu perubahan besar—entah melalui jalur reformasi struktural atau gelombang perlawanan rakyat.
Dukungan Ganti Wapres Gibran Terus Mengalir
Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mendukung tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Ada delapan tuntutan.
"Kita mendukung 8 tuntutan ini,” katanya dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (19/4/2025).
Ia menilai dukungan tersebut sebagai bentuk bela tanah air.
“Kalau elu gaes? Mau nambahin atau bagaimana?” katanya lagi.
👇👇
Kita mendukung 8 tuntutan ini. Kalau elu gaes? Mau nambahin atau bagaimana?#belatanahair pic.twitter.com/4XNdqJxFHs
— Mulyanto (@pakmul63) April 18, 2025
Sumber: JakartaSatu
Artikel Terkait
Jokowi Beri Arahan Peserta Sespimen Polri di Rumahnya
Dukungan Ganti Wapres Gibran Terus Mengalir
JANGGAL! Selain Ijazah, Skripsi Jokowi Ternyata Berbeda Dengan Teman Seangkatan, Kok Bisa?
VIRAL Beredar Pengumuman di Koran KR Tahun 1980 Jokowi Diterima Fakultas Kehutanan UGM