Terima Kunjungan Sespimmen Polri, Jokowi Dinilai Tak Hargai Prabowo Sebagai Presiden!

NARASIBARU.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih ingin memperlihatkan ke publik jika dirinya masih memiliki pengaruh dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini Jokowi tunjukkan dengan adanya pertemuan antara dirinya dengan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 di rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (17/4/2025).

"(Pertemuan) ini menunjukkan memang Jokowi ingin memantulkan citra di publik, ia mantan presiden yang masih dipercaya untuk membantu pengelolaan pemerintahan. Sikap para pejabat negara (dalam hal ini Sespimmen Polri) itu dan Jokowi, keduanya sama-sama tidak menghargai Prabowo sebagai Presiden," kata Pengamat Politik Citra Institute, Efriza saat dihubungi, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, adanya pertemuan antara Jokowi sebagai mantan presiden dengan sejumlah pejabat menengah Polri tersebut dapat mengganggu kinerja pemerintahan Prabowo saat ini. 

Pasalnya, meski agenda tersebut dibalut dengan narasi silaturahmi, namun hal itu membuat kesan berbeda di mata publik.

"Kunjungan Sespimmen Polri memantulkan citra dan persepsi publik bahwa memang benar adanya, Jokowi masih punya pengaruh besar dengan Kepolisian RI. Bahkan, memungkinkan persepsi ini berkembang liar bahwa Kepolisian RI memiliki loyalitas ganda kepada Prabowo sebagai Presiden, dan juga kepada Jokowi yang memungkinkan pengaruhnya besar terhadap kepolisian RI," ungkapnya.

Lebih lanjut, Efriza menambahkan, pertemuan tersebut juga memberikan pesan bahwa keberadaan Polri sebagai 'partai cokelat' atau parcok memang benar adanya. 

Pasalnya, para perwira menengah Polri justru meminta arahan kepada Jokowi yang saat ini sudah bukan lagi sebagai presiden.

Dia mengatakan, Polri semestinya memahami jika pimpinan tertinggi mereka saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto. 

Sehingga seluruh petinggi Polri dan TNI harus tunduk kepada Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi.

"Prabowo sebagai Presiden memang niatnya baik mengajak para mantan presiden mendukung pemerintahannya, ternyata malah dianggap urusan pemerintahan perlu juga melapor kepada mantan presiden Jokowi, ini persepsi salah, karena mereka statusnya masih sebagai pejabat negara. Sementara Jokowi adalah sekadar mantan presiden. Jika membutuhkan saran Jokowi, pertanyaannya apakah Prabowo mengetahuinya?" tandasnya.

Sindir Kunjungan Sespimmen Polri, NasDem: Jangan-jangan Jokowi Masih Post Power Syndrome?

Bendahara Umum (Bendum) Ahmad Sahroni menyatakan pertemuan antara Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-65 dengan Presiden ke-7 Jokowi pada Kamis (17/4/2025), harusnya menjadi sesuatu yang keren apabila dilakukan secara tertutup alias tidak diketahui publik.

"Kalau ngomong secara pribadi ya, kalau dia tidak upload di ruang publik, gue rasa tidak apa-apa. Tapi kalau di ruang publik, menurut gue kurang pas, karena sekarang Pak Jokowi kan mantan presiden. Kecuali masih presiden, boleh saja. Tapi kan ini institusi yang notabene lagi sekolah," ungkap Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

"Ya mungkin dapat arahan sewajarnya kalau dia tertutup saja, fine. Tapi kalau di ruang terbuka kan orang anggapannya jadi beda-beda, 'wah ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post power syndrome', jadi pengen juga terus tampil," sambungnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan dengan adanya pertemuan ini bukan berarti hadirnya dualisme kepemimpinan. 

Ia menilai pertemuan ini terjadi karena pada momen itu, Jokowi kembali bertemu dengan eks ajudannya Kompol Syarif Fitriansyah.

"Jadi sisi positif adalah Pak (Jokowi) pengen ngajarin anak-anaknya lah, ngasih tahu yang baik-baik, tapi kalau tertutup, wah itu keren banget. Tapi kalau ruang terbuka, menurut kita ya aduh, nanti orang anggapannya 'wah ini gimana sih'," kata dia.

Tak hanya itu, Sahroni juga mempertanyakan apakah Sespimmen Polri sudah meminta izin kepada komandan tertinggi di lembaga pendidikannya terkait pertemuan ini.

Apabila belum, seharusnya mereka tidak menggunakan baju dinas dan cukup memakai baju biasa saja tanpa atribut apapun.

"Tapi kalau sudah pakai baju biasa, dia harus izin sama komandannya. Nah, kalau sudah diizinin, berarti komandannya juga tanya lagi, udah izin lagi belum sama Pak kapolri? Nah itu ada tingkat-tingkatnya," tandasnya.

Sumber: Inilah